Memahami Tugas, Fungsi dan Kewenangan dari Mahkamah Agung

Baca Juga :

Belakangan ini ramai pemberitaan di Media Nasional terkait dengan adanya Kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, yang kemudian menyeret dua orang Hakim Agung yang kemudian menjadi tersangka, yakni Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.

Kasus tersebut tentu membuat nama lembaga pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan di Indonesia ini tercoreng di mata Masyarakat. Tetapi tulisan kali ini tidak akan mengulas terkait dengan kasus tersebut, melainkan akan mengulas tentang Apa itu Mahkamah Agung, serta Tugas Fungsi dan Kewenangannya, agar masyarakat mengetahui dan mengenal secara jelas tentang Mahkamah Agung Tersebut.

Oleh karena itu berikut ini adalah penjelasan lengkapnya :

Kedudukan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara.

Visi Misi Mahkamah Agung

Visi Mahkahamah Agung adalah :

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

Sementara itu misi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Tugas dan Kewenangan Mahkamah Agung

1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi. (Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009);
2. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili. (Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985);
3. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. (Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985);
4. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
(Pasal 31A ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009);
5. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya. (Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009);
6. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. (Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009);
7. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. (Pasal 22 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009);
8. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan grasi dan rehabilitasi. (Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004);
9. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. (Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009);
10. Melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim. (Pasal 32A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009);
11. Mengawasi pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. (Pasal 32 ayat (2) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2009).

Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung 

1. Fungsi Peradilan

a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
- semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
- permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
- semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)
c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. Fungsi Pengawasan

a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
b. Mahkamah Agunbg juga melakukan pengawasan :
- terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
- Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3. Fungsi Mengatur

a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

4. Fungsi Nasehat

a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5. Fungsi Administratif

a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

6. Fungsi Lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Demikian penjelasan tentang tugas fungsi dan kewenangan dari Mahkamah Agung. Semoga bermanfaat.

Tim Lawvios

Tugas dan Kewenangan Mahkamah Agung