Memahami Arti dan Perbedaan Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum

Baca Juga :

Penggunaan istilah hukum Ius Constitutum dan Ius Constituendum memang seringkali kita lihat dan kita dengar pada berita atau informasi yang berkaitan dengan bidang Hukum. Tidak hanya di media pemberitaan saja yang sering menggunakan kedua istilah hukum ini, tetapi juga pada jurnal maupun karya ilmiah yang dibuat oleh peneliti, dosen maupun mahasiswa juga sering terdapat istilah hukum ini

Kedua istilah hukum ini tentu saja mempunyai arti yang berbeda satu sama lain. Masyarakat terkadang sering salah mengartikan istilah hukum tersebut dan tidak jarang pula sering tertukar ketika menjelaskan antara arti dari Ius Constitutum dan Ius Constituendum.

Secara umum Istilah Ius Constitutum dan Ius Constituendum ini adalah perbedaan hukum menurut waktu berlakunya. Oleh karena itu berikut ini adalah penjelasan tentang arti dan perbedaan antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum agar mudah dipahami

Defenisi Ius

Kata Ius (latin) berati hukum, berasal dari bahsa Latin “Iubere” artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada
kewibawaan. 

Selanjutnya istilah Ius bertalian erat dengan “Iustitia” atau keadilan. Pada jaman dulu bagi orang Yunani Iustita adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanan memegang sebuah pedang.

Ius Constitutum

Ius Constitutum adalah hukum positif yaitu hukum yang berlaku dalam suatu Negara pada waktu tertentu.

Sementara itu Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa Ius constitutum merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. Ius constitutum adalah hukum positif.

Secara umum Ius Constitutum adalah hukum yang berlaku masa sekarang

Contoh Ius Constitutum :

Contoh dari Ius Constitutum sangat mudah, misalnya saat ini kita dapat peraturan yang sedang berlaku di Indonesia seperti :

1. KUHAP;
2. KUHPerdata

Ius Constituendum

Ius Constituendum adalah hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan Negara, namun belum merupakan norma dalam bentuk perundang-undangan atau berbagai ketentuan lain yang diharapkan  berlaku pada waktu mendatang.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa Ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain.

Secara umum Ius Constituendum adalah hukum yang dicita-citakan

Contoh Ius Constituendum adalah :

1. Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan. Rehabilitasi

Perbedaan Ius Constitutum dan Ius Constituendum

Apabila menyimak penjelasan diatas tentang defenisi dari Ius Constitutum dan Ius Constituendum tentu saja kita dapat dengan mudah membedakan keduanya, 

Untuk mempertegas perbedaan tersebut, kami kutip pendapat dari Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa perbedaan ius Constitutum dengan ius Constituendum merupakan suatu abstraksi dari fakta bahwa sesungguhnya segala sesuatu merupakan suatu proses perkembangan. Demikian juga bahwa hukum pun merupakan suatu lembaga masyarakat yang senantiasa mengalami perkembangan sedemikian rupa sehingga apa yang dicita-citakan pada suatu waktu terwujud menjadi kenyataan, sebaliknya yang sedang berlaku menjadi pudar ketinggalan jaman karena sudah tidak cocok/sesuai lagi (menjadi deskripansi atau kesenjangan) antara norma dan kenyataan sosial.

Contoh hubungan antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum

Setelah memahami defenisi dan contoh dari Ius Constitutum dan Ius Constituendum tentu saja sudah ada gambaran bahwa meskipun berbeda, namun dua istilah hukum ini mempunyai hubungan satu sama lain.

Hubungan yang dimaksud diatas, Ius Constituendum dapat berubah menjadi Ius Constitutum sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka bahwa Ius Constituendum berubah menjadi ius constitutum dengan cara:

a. Digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru (undang-undang yang baru pada mulanya merupakan rancangan ius constituendum).

b. Perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru (unsur-unsur baru pada mulanya berupa ius constituendum).

c. Penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada kini mungkin tidak sama degan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran pada masa kini, dahulu merupakan ius constituendum.

Untuk memudahkan pemahaman hubungan antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum diatas, kita dapat mengambil salah satu poin yang di paparkan oleh, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka yakni Digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru.

Kita hubungkan poin tersebut dengan adanya RUU KUHP yang akhirnya disahkan menjadi UU No.1 Tahun 2023, sekaligus menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Meskipun baru akan diberlakukan pada tahun 2025 nanti, dalam KUHP yang baru ini memuat beberapa ketentuan dan aturan baru, misalnya seperti Pasal mengenai santet, pasal mengenai terkait aktifitas seksual, pasal mengenai korupsi dan lainnya.

Faktanya bahwa memang KUHP lama kita perlu di atur ulang agar dapat sesuai dengan kondisi perkembangan zaman. Sehingga hal tersebut menjadi contoh hubungan dimana Ius Constituendum ini menjadi Ius Constitutum.

Redaksi

Referensi :

Buku :

1. Soerjono Soekanto and Purnadi Purbacaraka, Aneka Cara Pembedaan Hukum (PT Citra Aditya Bakti, 1994).

2. R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Sinar Grafika, 2008).

Ius Constituendum : Hukum yang dicita-citakan